SANGKARUT PEMILU DI INDONESIA

<div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><b>Oleh Chairul Fahmi</b></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; text-indent: 0.5in;"><br /></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <div class="separator" style="clear: both;"> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYvegErWUY7gq1_ZpOXOSX9OJJ8DO9ppNRzTkllSYlgnUBXx1lBBshBxhavejY6eglHbVitpL-yUNphsZ6Uh9DMOEHZzpCAzMNTcAwk2G4ntCg0HW6K9Oj_sTcS19D86601Sd7KRp5bCdg/s1600/index.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYvegErWUY7gq1_ZpOXOSX9OJJ8DO9ppNRzTkllSYlgnUBXx1lBBshBxhavejY6eglHbVitpL-yUNphsZ6Uh9DMOEHZzpCAzMNTcAwk2G4ntCg0HW6K9Oj_sTcS19D86601Sd7KRp5bCdg/s1600/index.jpg" /></a></span></div> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; text-indent: 0.5in;">KOMISI A DPRA bersama dengan Pemerintah Aceh kembali menggungat keberadaan Bawaslu di Aceh. Gugatan terhadap keberadaan Bawaslu dan Panwaslu se-Aceh juga disertai dengan sedikit ancaman menarik seluruh fasilitas dan PNS yang diperbantukan ke lembaga Negara tersebut. Alasannya fasilitas yang digunakan oleh Bawaslu adalah milik Pemerintah  Aceh, sementara Bawaslu adalah lembaga pemerintah Indonesia yang dibentuk oleh Bawaslu pusat (Jakarta) dan tidak sah menurut UU No.11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; text-indent: 0.5in;"><br /></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; text-indent: 0.5in;">Sangkarut keberadaan Bawaslu di Aceh sebenarnya bukanlah hal baru, namun hal ini telah terjadi sejak awal tahun 2013 setelah Bawaslu pusat merekrut 3 orang komisioner Bawaslu provinsi Aceh, dan ketika Bawaslu merekrut anggota Panwaslu kabupaten/kota se-Aceh membuat DPRA dan Pemerintah Aceh semakin “meradang”. Selain itu, perseteruan antara Bawaslu dengan Pemerintah Aceh bukan saja persoalan hukum terkait dengan sengketa kewenangan lembaga Negara, namun hal ini sangat erat keitannya dengan masalah politik, khususnya partai penguasa saat ini di Aceh.</span></span></div> <div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify; text-indent: .5in;"> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><br /></span></div> <div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify;"> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Sengketa Hukum?</span></b></span><br /> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="line-height: 18.399999618530273px; text-align: right;"><br /></span></span> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="line-height: 18.399999618530273px; text-align: right;">Banyak pihak menyakini bahwa kasus pertentangan antara pemerintah Aceh dengan Bawaslu adalah terkait dengan persoalan kewanangan yang diberikan oleh undang-undang. Hal ini seperti diketahui bahwa pembentukan Bawaslu didasarkan kepada pasal 22E UUD 1945 yang pengaturannya lebih lanjut diatur dalam undang-undang No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. </span><span style="color: windowtext; line-height: 18.399999618530273px; text-align: right; text-indent: 0.5in;">Lebih lanjut pasal 1 ayat (17) menyatakan bahwa “Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi, adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi”. Atas perintah pasal 1 ayat (17) maka Bawaslu pusat membentuklah Bawaslu provinsi, dan selanjutnya Bawaslu provinsi membentuk Panwaslu kabupaten/kota, kemudian Panwaslu kabupaten/kota membentuk Panwascam sampai Pengawas Pemilu Lapangan.</span></span><br /> <div> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="color: windowtext; font-family: Trebuchet MS, sans-serif; line-height: 115%; text-indent: 0.5in;">Kemudian UU ini juga memberikan kewenangan kepada Bawaslu, Bawaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, pengawas pemilu lapangan, dan pengawas pemilu luar negeri untuk melakukan pengawasan terhadap penyelengaraan pemilu. Pemilu yang dimaksud disini adalah pemilihan umum DPR-RI, DPRD (provinsi) dan DPRD (kabupaten/kota) sebagaimana disebutkan pada pasal 1 ayat (18) UU No. 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Dearah.</span></span></div> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12pt; text-indent: 0.5in;"><br /></span></span> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12pt; text-indent: 0.5in;">Disisi lain, pemerintah Aceh bersama dengan DPRA yang dimotori oleh politisi Partai Aceh menggugat hasil pembentukan Bawaslu Aceh, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwascam dan juga PPL yang didasarkan kepada UU No.15 tahun 2011. Wakil ketua komisi A Nurzahri menyatakan bahwa pembentukan Bawaslu provinsi Aceh, Panwaslu kabupaten/kota, Panwascam dan PPL tidak sah jika didasarkan kepada UU No.15 tahun 2011, melainkan harus didasarkan kepada UU No.11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan namanya juga bukan Bawaslu, melaikan Panwaslih. Dasar hukum pendapat Nurzahri sebenarnya merujuk kepada pasal pasal 60 ayat (2) yang menyatakan “Anggota Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masing-masing sebanyak 5 (lima) orang yang diusulkan oleh DPRA/DPRK”. Lebih lanjut, tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) disebutkan pada pasal 61 ayat (1) UUPA yaitu: “melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota; dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang undangan”</span></span><br /> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12pt; text-indent: 0.5in;"><br /></span></span> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12pt; text-indent: 0.5in;">Jika merujuk kepada ketentuan materil UU di atas maka jelas bahwa UUPA membatasi tugas dan wewenang Panwaslih yang diusulkan oleh DPRA/DPRK yaitu hanya untuk pemilihan kepada deerah, namun tidak untuk pemilihan anggota legislatif dan presiden/wakil presiden. Melihat ketentuan teks materil UU tersebut, maka jelas bahwa apa yang digugat oleh DPRA dan Pemerintah Aceh dengan sendirinya melawan dari ketentuan pasal 60 UUPA itu sendiri. Selain itu ketentuan dalam UU No.15 tahun 2011 dengan UU No.11 tahun 2006 tidak saling bertentangan dan atau bersengketa, sehingga tidak perlu ada tafsiran lain terhadap ketentuan meteril kedua UU tersebut. Sehingga jelas sebenarnya siapa yang patuh dan atau tidak patuh terhadap ketentuan perundang-undangan tersebut.</span></span></div> <div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><br /></span></div> <div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 12pt;">Kenapa MK Menolak?</span></b></span><br /> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12pt; text-indent: 0.5in;"><br /></span></span> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12pt; text-indent: 0.5in;">Lantas kenapa Mahkamah Konstitusi (MK) menolak pengajukan Sengketa Kewenangan Pembentukan Bawaslu Provinsi Aceh yang diajukan oleh Bawaslu pusat melawan DPRA? Apakah ini menandakan bahwa kebijakan Bawaslu pusat dalam pembentukan Bawaslu provinsi bertentangan dengan UU? Atau sebaliknya perkara yang diajukan itu diluar kewenangan MK?</span></span><br /> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12pt; text-indent: 0.5in;"><br /></span></span> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12pt; text-indent: 0.5in;">Melihat hasil keputusan MK </span><span style="font-size: 12pt; text-indent: 0.5in;">Nomor 3/SKLN-XI/2013 tentang keputusan perkata sengketa kewenangan pembentukan Bawaslu provinsi Aceh, MK menyatakan itu adalah diluar kewenangannya. Sebagaimana disebutkan oleh wakil ketua MK Arif Hidayat kepada Serambi Indonesia (23/1/2014) bahwa <span class="apple-converted-space"> </span>“kewenangan yang menjadi objectum litis permohonan Pemohon bukanlah kewenangan Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, melainkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, yaitu UU 15/2011, sehingga bukan merupakan objectum litis dalam SKLN sebagaimana dimaksud Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 61 UU MK,”</span></span><br /> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12pt; text-indent: 0.5in;"><br /></span></span> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12pt; text-indent: 0.5in;">Artinya, MK tidak berwenang dalam menguji kewenangan lembaga Negara yang diberikan oleh masing-masing UU, baik UU No.15 tahun 2011 maupun UU No.11 tahun 2006, karena sebagaimana disebutkan dalam </span><span style="font-size: 12pt; text-indent: 0.5in;">Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bahwa MK berwenang dalam hal menguji sebuah UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, sebaliknya dalam kasus ini tidak ada yang bertentangan dengan UUD 1945 baik UU No.15 tahun 2011 maupun UU No.11 tahun 2006. Sebaliknya yang bertentangan hanya kepentingan politik saja.</span></span></div> <div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><br /></span></div> <div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 12pt;">Martabat “Lex Spesialis” UUPA?</span></b></span><br /> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12pt; text-indent: 0.5in;"><br /></span></span> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12pt; text-indent: 0.5in;">Merujuk kepada socio-politik yang berkembang, maka perkara yang sebenarnya terjadi hanyalah persoalan kepentingan politik antara DPRA khususnya partai Aceh+pemerintahan Aceh dengan Bawaslu. Kepentingan politik ini juga dilandasi kepada kenyakinan bahwa Aceh adalah provinsi yang mempunyai status “lex specialist derogate legi generalis” (</span><span style="background-color: white; font-size: 12pt; text-indent: 0.5in;">aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum) </span><span style="font-size: 12pt; text-indent: 0.5in;">Artinya selain dari enam perkara yang menjadi kewenangan pusat yaitu: (1) Moneter, (2) fiscal, (3) pertahanan (4) politik luar negeri, (5) Justisi/peradilan, dan (6) agama; maka lainnya adalah kewenangan pemerintahan Aceh yang bersifat khusus, termasuk dalam hal pembentukan Bawaslu provinsi Aceh, atau nama lain Panwaslu Aceh.</span></span><br /> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12pt; text-indent: 0.5in;"><br /></span></span> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12pt; text-indent: 0.5in;">Asas </span><i style="font-size: 12pt; text-indent: 0.5in;">Lex Specialist</i><span style="font-size: 12pt; text-indent: 0.5in;"> inilah yang juga telah menjebak sebagian penyelengara pemerintah di provinsi Aceh, ketika tidak mempelajari secara totalitas apa itu </span><i style="font-size: 12pt; text-indent: 0.5in;">lex specialist</i><span style="font-size: 12pt; text-indent: 0.5in;"> dalam konteks hukum di Indonesia. Bagir Manan dalam bukunya “Hukum Positif Indonesia” sebagaimana dikutip dari artikel A.A.Oka Mahendra yang berjudul “Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan”, disebutkan bahwa ada beberapa prinsip dalam memahami asas “Lex spesialis derogate legi generalis, yaitu: (1)   </span><span class="apple-converted-space" style="font-size: 12pt; text-indent: 0.5in;"> </span><span style="font-size: 12pt; text-indent: 0.5in;">Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut; (2) </span><span style="font-size: 12pt; text-indent: 0.5in;">Ketentuan-ketentuan</span><span class="apple-converted-space" style="font-size: 12pt; text-indent: 0.5in;"> </span><i style="font-size: 12pt; text-indent: 0.5in;">lex specialis</i><span class="apple-converted-space" style="font-size: 12pt; text-indent: 0.5in;"> </span><span style="font-size: 12pt; text-indent: 0.5in;">harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan</span><span class="apple-converted-space" style="font-size: 12pt; text-indent: 0.5in;"><i> </i></span><i style="font-size: 12pt; text-indent: 0.5in;">lex generalis</i><span class="apple-converted-space" style="font-size: 12pt; text-indent: 0.5in;"> </span><span style="font-size: 12pt; text-indent: 0.5in;">(undang-undang dengan undang-undang); dan (3) Ketentuan-ketentuan</span><span class="apple-converted-space" style="font-size: 12pt; text-indent: 0.5in;"> </span><i style="font-size: 12pt; text-indent: 0.5in;">lex specialis</i><span class="apple-converted-space" style="font-size: 12pt; text-indent: 0.5in;"> </span><span style="font-size: 12pt; text-indent: 0.5in;">harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan</span><span class="apple-converted-space" style="font-size: 12pt; text-indent: 0.5in;"> </span><i style="font-size: 12pt; text-indent: 0.5in;">lex generalis</i><span style="font-size: 12pt; text-indent: 0.5in;">.</span></span><br /> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12pt; text-indent: 0.5in;"><br /></span></span> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12pt; text-indent: 0.5in;">Berdasarkan uraian di atas, maka pasal 61 UUPA jelas mengatur secara khusus tentang kewenangan DPRA/DPRK dalam membentuk Panwaslih untuk pemilukada, dan juga jelas bahwa UUPA tidak mengatur tentang kewenangan DRPA/DPRK dalam membentuk Bawaslu Aceh dan atau Panwaslu kabupaten/kota untuk pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden. Maka terkait dengan perseteruan antara trio lembaga Negara ini yaitu; DPRA+Pemerintah Aceh versus Bawaslu harus kembali kepada pemahaman hukum itu sendiri baik dan benar. Apapun kepentingan politik yang ada, kepastian hukum itu harus diwujudkan. Sebagai Negara hukum (recthstaat), dan bukan Negara politik (kekuasaan), penegakan hukum adalah sebuah keniscayaan, pepatah latin berkata karena </span><span style="background-color: white; font-size: 12pt; text-indent: 0.5in;">bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku<span class="apple-converted-space"> </span><i>“fiat justitia et pereat mundus”</i><span class="apple-converted-space"> </span>(meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). <i>Wallahu’alam</i></span></span></div>

SANGKARUT PEMILU DI INDONESIA

Oleh Chairul Fahmi KOMISI A DPRA bersama dengan Pemerintah Aceh kembali menggungat keberadaan Bawaslu di Aceh. Gugatan terhadap keber...

Read more »

PRESIDEN DAN IDUL FITRI

<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <div class="MsoNormal"> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 12.0pt;">Oleh: Chairul Fahmi</span></b></span></div> <div class="MsoNormal"> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><br /></span></div> <div class="MsoNormal"> <div class="separator" style="clear: both;"> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgy6UJkb7wv4mik-IBoh83IL9XBqe7lsr6sQAov50co1OiZCZiE7EcSdej7i4Fixj5bsJwDb0d5WEPgytxKzvWh4vRnWCkeAnaM_YOZPAOOVqI_jVQMh6Eg3UfBcqgC1PkoHIkW738-9x26/s1600/images.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgy6UJkb7wv4mik-IBoh83IL9XBqe7lsr6sQAov50co1OiZCZiE7EcSdej7i4Fixj5bsJwDb0d5WEPgytxKzvWh4vRnWCkeAnaM_YOZPAOOVqI_jVQMh6Eg3UfBcqgC1PkoHIkW738-9x26/s1600/images.jpg" /></a></span></div> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12.0pt;">Bangsa Republik Indonesia baru saja memilih pemimpinnya pada 9 Juli 2014 lalu. Hanya dua putra bangsa yang bertarung dalam pesta demokrasi, yaitu Letjen (purn) Prabowo Subianto dan Ir. Joko Widodo. Keduanya merupakan putra terbaik bangsa, yang mempunyai keinginan yang sama, yaitu memajukan republik dan memastikan cita-cita konstitusi tegak, baik untuk kesejahteraan bangsa, maupun untuk mewujudkan perdamaian dunia.<o:p></o:p></span></span></div> <div class="MsoNormal"> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12.0pt;"><br /></span></span></div> <div class="MsoNormal"> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12.0pt;">Terlepas dari kekurangan yang dimiliki oleh keduanya, namun penetapan salah satu diantaranya sebagai presiden NKRI untuk periode 2014-2019 menumbuhkan harapan baru dipundaknya. Harapan untuk menjadikan bangsa Indonesia raya agar lebih berdaulat; baik secara politik, sosial,budaya, ekonomi dan sumber daya manusia (SDM). Disamping itu juga presiden baru diharapkan dapat menjadikan bangsa ini  mempunyai peran yang lebih strategis baik ditingkat regional maupun internasional, khususnya menjadi negara yang membebaskan segala bentuk penjajahan di dunia, termasuk membebaskan Palestina dari zionis Israel.<o:p></o:p></span></span></div> <div class="MsoNormal"> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12.0pt;"><br /></span></span></div> <div class="MsoNormal"> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12.0pt;">Pertanyaannya, apakah presiden baru republik ini mampu mewujudkan cita-cita proklamasi dan konstitusi Indonesia, atau hanya menghabiskan periode kepemimpinannya dalam berbagai persoalan administratif dan birokratif, tanpa mampu merubah hegemoni kapitalistik dan penjajahan global, dan ketidakadilan secara terstruktur dalam segala dimensi kehidupan.<o:p></o:p></span></span></div> <div class="MsoNormal"> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12.0pt;">Untuk menjawab hal ini, kita perlu mengingatkan agar sang presiden melihat dan memahami kembali tujuan dan substansi dari pembukaan konstitusi (UUD 1945) republik Indonesia. Secara umum cita-cita republik ini jelas menyatakan bahwa ada dua dimensi pembangunan yang harus diwujudkan yaitu pembangunan jiwa dan juga raga (fisik). Dimensi jiwa ini tercantum dengan jelas dari kalimat “atas berkat rahmat Allah”, Indonesia meraih kemerdekaannya”. Kalimat ini juga diulangi dalam lagu kebangsaannya “bangun jiwanya, bangunlah badannya..”.<o:p></o:p></span></span></div> <div class="MsoNormal"> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12.0pt;"><br /></span></span></div> <div class="MsoNormal"> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12.0pt;">Kalimat ini menunjukkan bahwa dimensi pertama yang perlu dibangun adalah dimensi jiwa, dan ini akan terbentuk ketika republik ini tetap menyakini bahwa kedalaulatan dan kemajuan bangsa mempunyai relasi dengan nilai ketuhanan (baca: ketuhanan yang maha esa), suatu falsafah Negara yang menyakini bahwa sifat-sifat Tuhan menjadi refleksi dari falsafah Negara Indonesia.<o:p></o:p></span></span></div> <div class="MsoNormal"> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><br /></span></div> <div class="MsoNormal"> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 12.0pt;">Presiden dan Jiwa yang Fitri<o:p></o:p></span></b></span></div> <div class="MsoNormal"> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12.0pt;">Menjadi bangsa yang besar sangat tergantung dari pemimpin yang besar juga. Menjadi pemimpin (presiden) yang besar, akan terlihat tidak saja dari fisiknya yang kuat, akan tetapi juga dari jiwa sejati dari sang pemimpin itu sendiri. Jiwa sejati dalam falsafah jawa sering disebut dengan <i>“pra linangkung muwah among tani, ingkang andhap asor, ingesoran sasolah bawane”</i> (orang yang besar itu, sekalipun seorang petani harus mempunyai sifat rendah hati, dan unggul dalam segala tingkah laku yang baik”.<o:p></o:p></span></span></div> <div class="MsoNormal"> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12.0pt;"><br /></span></span></div> <div class="MsoNormal"> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12.0pt;">Dalam Islam, presiden yang mempunyai jiwa yang fitri (sejati) itu adalah presiden yang mempunyai dan mementingkan keseimbangan <i>(ummatan wasathan),</i> yang terpatri dalam kebijakannya untuk memberikan kedamaian dan kesalamatan (jamak:Islam) bagi seluruh umat manusia, di Indonesia dan dunia. Keselamatan dan kedamaian hanya dapat diwujudkan oleh hati/jiwa yang damai, dan jika yang damai hanya dimiliki oleh orang-orang (presiden) yang membersihkan diri dari segala kedhaliman dan kekotoran prilaku politiknya.<o:p></o:p></span></span></div> <div class="MsoNormal"> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12.0pt;"><br /></span></span></div> <div class="MsoNormal"> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12.0pt;">Beberapa tokoh besar dunia yang membawa perubahan besar bagi bangsanya adalah pemimpin-peminpin yang mempunyai jiwa spritualitas dan patrionitas yang tinggi. Rasulullah saw, adalah contoh pemimpin (sang presiden) umat manusia yang mempunyai jiwa sejati yang sangat mulia, dan tiada tandingannya sampai kapanpun. <o:p></o:p></span></span></div> <div class="MsoNormal"> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12.0pt;"><br /></span></span></div> <div class="MsoNormal"> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12.0pt;">Beberapa tokoh lainnya yang menjadi contoh pemimpin besar dalam peradaban dunia modern seperti Mahatma Gandhi, yaitu tokoh pembebasan dari India yang melawan penjajahan Inggris dan membebaskan segala bentuk penjajahan di negerinya, Kasturba Gandhi pernah berkata, “Tak mungkinlah Gandhi bisa melakukan semua hal ini (perjuangan dalam penegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan melawan penjajah Inggris) jika tidak menjalankannya untuk menuju Tuhan”.<o:p></o:p></span></span></div> <div class="MsoNormal"> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12pt;"><br /></span></span></div> <div class="MsoNormal"> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12pt;">Hal yang sama juga pernah dikatakan oleh Ayatullah Khomeini ketika melawan rezim Shah Reza Vahlevi dan berjuang dalam revoluasi Islam Iran, ia mengatakan bahwa perjuangan fisik harus diawali dengan pembersihan jiwa untuk melahirkan cita-cita luhur menuju keridhaan Tuhan”.</span><span style="font-size: 12.0pt;"><o:p></o:p></span></span></div> <div class="MsoNormal"> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12.0pt;"><br /></span></span></div> <div class="MsoNormal"> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12.0pt;">Proses pembersihan jiwa sang pemimpin merupakan suatu proses interaksi sang pemimpin dengan Tuhan alam semesta untuk mendapatkan kekuatan dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Allamah Taqi Ja'fari, filsuf Muslim Iran menjelaskan bahwa seorang pemimpin atau juga manusia secara umum harus memiliki empat relasi di dalam hidupnya. Pertama adalah relasi dengan Tuhan, kedua dengan dirinya sendiri, ketiga dengan manusia yang lain dan keempat adalah dengan alam. Pandangan holistik-integralistik yang ditawarkan oleh Allamah Taqi Ja'fari ini menggambarkan prinsip universal hubungan seorang presiden dan manusia pada umum yang harus ada untuk mewujudkan pribadi-pribadi tangguh dalam menegakkan kebenaran, keadilan dan perdamaian.<o:p></o:p></span></span></div> <div class="MsoNormal"> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12pt;"><br /></span></span></div> <div class="MsoNormal"> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12pt;">Kedua, presiden RI masa depan harus mampu mewujudkan cita-cita secara lahiriah seperti dituangkan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.<o:p></o:p></span></span></div> <div class="MsoNormal"> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12pt;"><br /></span></span></div> <div class="MsoNormal"> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12pt;">Presiden RI itu bukan yang hanya terdiam melihat anak negeri-nya menjadi budak di Negara orang, yang hanya bisa berbasa-basi menyaksikan anak negeri didhalimi, disiksa, dieksploitasi, dimanipulasi dan mati tanpa keadilan. Negara harus melindungi segenap WNI baik dalam negeri maupun luar negeri. Presiden sejati itu bukanlah presiden yang dianggap patriot karena sukses menggusur pedagang kaki lima saja, tapi juga harus mampu menghukum mafia-mafia kartel ekonomi Indonesia, yang memonopoli kebutuhan ekonomi republik ini. Presiden berjiwa patriot dan sejati itu bukanlah presiden yang tunduk di bawah kontrol politik dan ekonomi kaum kapitalis, seperti IMF, The World Bank, ICG, Multi-National Company (MNC), dll., tapi presiden yang mulia itu adalah presiden yang mampu memuliakan bangsa ini di depan mata bangsa lain.<o:p></o:p></span></span></div> <div class="MsoNormal"> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12pt;"><br /></span></span></div> <div class="MsoNormal"> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12pt;">Presiden yang fitri (sejati) itu adalah presiden yang melindungi segenap dan menjaga darah anak bangsanya tidak ditumpahkan. Bukan sebaliknya, presiden yang melindungi para penjahat kemanusian, yang menumpahkan darah anak bangsa, dari Aceh sampai papua.<o:p></o:p></span></span></div> <div style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0in; text-align: justify; vertical-align: baseline;"> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><br /></span></div> <div style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0in; text-align: justify; vertical-align: baseline;"> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Ketiga, sang presiden yang mempunyai jiwa fitri (sejati) itu adalah presiden yang memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan bangsa. Pesan ini menuntut pemimpin Indonesia untuk membangun sistem ekonomi yang mensejahterakan rakyat banyak dan merata seluruh Indonesia. Pemimpin yang tidak hanya melindungi kepentingan pemilik modal, melainkan juga harus melindungi kepentingan rakyatnya, termasuk tidak menjadikan bangsa ini sebagai “budak” dinegerinya sendiri.<o:p></o:p></span></div> <div style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0in; text-align: justify; vertical-align: baseline;"> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><br /></span></div> <div style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0in; text-align: justify; vertical-align: baseline;"> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Salah satu faktor utama sebuah Negara menjadi kuat dan disegani oleh Negara lain adalah Negara yang sejahtera. Indikator Negara sejahtera adalah pendapatan Negara yang cukup, kemampuan daya beli masyarakat terhadap produk kebutuhan, akses terhadap pendidikan murah dan berkualitas serta pelayanan kesehatan yang optimal. Salah satu upaya meningkatkan pendapatan Negara dengan menaikkan pajak bagi perusahaan besar yang ada di Indonesia, dan membangun kemandirian kebutuhan dalam negeri, termasuk peningkatan pelayanan publik yang lebih baik serta berkualitas, seperti kebutuhan dasar listrik, dan air bersih.<o:p></o:p></span></div> <div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;"> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><br /></span></div> <div class="MsoNormal"> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12.0pt;">Terakhir, seorang presiden RI yang baru harus mampu secara nyata melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Amanah konstitusi ini sangat relevan dengan peran yang harus diambil sesegera mungkin oleh republik ini untuk menyelesaikan krisis Gaza dari serangan brutal bangsa zionis Israel. Presiden republik sebelumnya tidak dapat berbuat banyak, tidak berani melawan kebiadaban Israel, selain hanya mengirim surat kutukan dan hanya terdiam menyaksikan anak-anak palestina di bantai setiap harinya.<o:p></o:p></span></span></div> <div class="MsoNormal"> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12.0pt;"><br /></span></span></div> <div class="MsoNormal"> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12.0pt;">Presiden Indonesia masa depan adalah presiden yang berani melawan hegemoni Negara asing atas tanah air, presiden yang berani melawan Negara tirani dan rezim yang menebar terror dan pembantaian umat manusia, seperti Negara USA dan Israel. Dua Negara bersaudara tersebut, tidak pernah berhenti setiap masa menebar peperangan diseluruh dunia. Sang presiden harus menjadikan Negara republik ke cita-cita awal proklamasi, yaitu menjadi Negara yang berdaulat. Soekarno bahkan pernah berpesan  <b>“Jika engkau mencari pemimpin, carilah yang dibenci, ditakuti, dicacimaki asing, karena itu yang benar. Pemimpin itu akan membelamu diatas kepentingan asing itu, dan janganlah kamu memilih pemimpin yang dipuji-puji asing, karena ia akan memperdayaimu..”.</b> <o:p></o:p></span></span></div> <div style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0in; text-align: justify; vertical-align: baseline;"> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><br /></span></div> <div style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0in; text-align: justify; vertical-align: baseline;"> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Kita tunggu, apakah presiden Indonesia masa depan cukup mempunyai jiwa sejati, jiwa patriotism yang mampu membangun Negara ini menjadi Negara besar yang disegani teman dan ditakuti lawan, serta mampu berperan dalam mewujudkan perdamaian dunia, khususnya menjadi Negara pertama di dunia yang mempunyai mampu memerdekakan Negara paletina, pastinya tidak hanya sebatas retorika. Jadilah sang presiden yang dikenang oleh bangsa dan dunia sebagai seorang yang membebaskan, karena esensi idulfitri adalah membebaskan dari segala doa, segala kebiadaan, segala kedhaliman dan segala kenistaan dunia. <i>Wallahu’alam</i></span></div> </div>

PRESIDEN DAN IDUL FITRI

Oleh: Chairul Fahmi Bangsa Republik Indonesia baru saja memilih pemimpinnya pada 9 Juli 2014 lalu. Hanya dua putra bangsa yang berta...

Read more »

TERORISME DAN KEPENTINGAN GLOBAL

<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Oleh: Chairul Fahmi, M.A</span></span></div> <div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in;"> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span lang="IN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Direktur Eksekutif The Aceh Institute<o:p></o:p></span></span></div> <div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in;"> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><br /></span></div> <div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in;"> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><br /></span></div> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <div class="separator" style="clear: both;"> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4hAKV9Q5Im3cGPnU9nB74VThNIx76kHZHfsIQeQ48mAKE0kvvJOy3f_7eeIozCAxYRps3aYqFV3dsPinR9LVOfpYDA-JcqSWKgFAsHfCBY85GbSe04XW95qkE0o_3Oco1_LJcYe3294C8/s1600/navy-seal-4.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="160" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4hAKV9Q5Im3cGPnU9nB74VThNIx76kHZHfsIQeQ48mAKE0kvvJOy3f_7eeIozCAxYRps3aYqFV3dsPinR9LVOfpYDA-JcqSWKgFAsHfCBY85GbSe04XW95qkE0o_3Oco1_LJcYe3294C8/s1600/navy-seal-4.jpg" width="200" /></a></span></div> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span lang="IN" style="font-size: 12pt;">ISU terorisme kembali mencuat, setelah Densus 88 menembak mati enam terduga terorisme di Tanggerang Selatan Banten pada malam tahun baru, semua pihak kembali sadar bahwa terorisme masih tetap ada. Sebuah skenario atau memang perang belum berakhir?<o:p></o:p></span></span></div> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span lang="IN" style="font-size: 12pt;"><br /></span></span></div> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span lang="IN" style="font-size: 12pt;">Perang terhadap terorisme pertama dipopulerkan oleh Amerika Serikat setelah peristiwa 11 September 2001, yaitu penyerangan terhadap WTC (World Trade Center) di New York. Negara Paman Sam ini kemudian menuduh kelompok al-Qaida sebagai dalang penyerangan yang kemudian direspon dengan penyerangan terhadap negara Afganistan, karena penguasa Afganistan saat ini Mullah Umar dianggap berafiliansi dengan Thaliban dan melindungi Osama bin Laden, pemimpin jaringan Al-Qaida. Membunuh satu “semut” nakal dengan menyiram minyak keseluruh lobang tempat juataan semut lainnya tinggal. Begitulah teori perang anti-terorisme yang digunakan oleh pasukan US di Afganistan, Begitu pun di Iraq. </span></span></div> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span lang="IN" style="font-size: 12pt;"><br /></span></span></div> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span lang="IN" style="font-size: 12pt;">Jutaan penduduk tidak berdosa mati terbunuh oleh rudal-rudal milik kapal perang Goerge W.Bush, hanya karena ingin menyingkirkan Saddam Husen sebagai presiden Irak saat itu.<o:p></o:p></span></span></div> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span lang="IN" style="font-size: 12pt;">Meskipun pada awalnya al-Qaida sendiri merupakan kelompok bentukan intelijen Amerika untuk melawan penjajahan Uni Soviet diwilayah Afganistan pada tahun 1980an. Namun sel jaringan ini kemudian menjadi musuh CIA sendiri, karena secara de fakto tidak ada lagi pertentangan antara USA dengan Uni Soviet yang menandakan telah berakhirnya peran dingin diantara dua blok negara kuat tersebut. Sementara USA tetap memerlukan “musuh” dan atau menciptakan musuh untuk kepentingan politik dan ekonomi, dimana setidaknya jika pihak yang pernah jadi afiliansinya tidak dapat dikontrol lagi, apalagi mengancam politik dan ekonomi mereka. Disisi lain, perang atas nama melawan terorisme juga akan tetap menumbuhkan industri persenjataan dan penguasaan lahan minyak dan gas.<o:p></o:p></span></span></div> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><b><span lang="IN" style="font-size: 12pt;"><br /></span></b></span></div> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><b><span lang="IN" style="font-size: 12pt;">Konteks Indonesia<o:p></o:p></span></b></span></div> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span lang="IN" style="font-size: 12pt;">Sementara di Indonesia, kasus terorisme pertama diguncang oleh bom Bali 1 dan bom Bali 2 serta Mariot 1 dan Mariot 2. Disamping beberapa bom lainnya terhadap rumah ibadah umat Nasrani, dan Yahudi. Beberapa sel terorisme seperti Jamaah Islamiah dicap merupakan re-inkarnasi dari gerakan Negara Islam Indonesia (NII) yang pernah diproklamirkan oleh Kartosuwiryo. Meskipun Jama’ah Islamiyah gerakannya lebih global dibandingkan dengan NII sekalipun, karena JI adalah bentuk perlawanan terhadap penjajahan global terhadap negara-negara Islam, baik di Afganistan, Irak, Sudan, Libya, Pattani, Bangsamoro, dll. <o:p></o:p></span></span></div> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span lang="IN" style="font-size: 12pt;"><br /></span></span></div> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span lang="IN" style="font-size: 12pt;">Disisi lain, ideologi gerakan ini terus mengalami perkembangan dimana perlawanan yang dibangun tidak saja terhadap negara-negara kafir, namun juga terhadap negara yang tidak menganut ideologi keislaman, atau yang tidak didasarkan kepada al-Qur’an dan hadis. NKRI adalah salah satunya, dimana ideologi yang dianut didasarkan kepada Pancasila, karena mengeliminir Piagam Jakarta yang mewajibkan penerapan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sehingga NKRI dianggap sebagai negara “thaghut”, alias negara yang “menyembah” berhala bernama pancasila. Doktrin ini pernah digunakan juga oleh propagandis GAM ketika mempengaruhi rakyat untuk melawan NKRI dan memerdekakan Aceh dari Negara “hindu-jawaisme”. <o:p></o:p></span></span></div> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span lang="IN" style="font-size: 12pt;"><br /></span></span></div> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span lang="IN" style="font-size: 12pt;">Sementara asing, khususnya negara Amerika Serikat mempunyai kepentingan yang sangat besar di Indonesia. Secara ekonomi, Indonesia adalah negara yang menompang stabilitas terhadap nilai US dollar. PT.Freeport adalah perusahaan tambang emas terbesar di dunia yang miliki oleh perusahaan negara Amerika, Indonesia hanya memiliki 9,36% sahamnya, dan sisanya milik Freeport McMoran </span><span lang="IN" style="font-size: 12pt;"><span style="background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">Copper & Gold Inc.</span><span style="background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"> atau dikenal PT. Freeport Indonesia</span>.</span><span lang="IN" style="font-size: 12pt;"> Perusahaan ini merupakan pemasok emas yang menjadi pedoman nilai US dollar. Sebaliknya indonesia sangat tergantung kepada dollar, karena Indonesia tidak mampu mengeksplorasi emas yang milikinya.</span></span></div> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span lang="IN" style="font-size: 12pt;"><br /></span></span></div> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span lang="IN" style="font-size: 12pt;">Setidaknya terdapat 600 perusahaan Amerika Serikat yang beroperasi di Indonesia, dan 50% diantaranya merupakan perusahaan multi national company (MNC) besar.</span><span lang="IN" style="background-color: white; font-size: 8.5pt;">.</span><span lang="IN" style="font-size: 12pt;">Studi terhadap 35 perusahaan besar milik U.S membangun investasi secara masif di Indonesia, termasuk Freeport Mc.Moran, General Motor, Coca Cola, Chevron, Exxonmobil Corp, Philip Moris, Carrefour, Starbuck Coorporation, dll. Berbagai perusahaan ini bergerak baik dibidang pertambangan (ekstraktif), perkebunan, makanan, piranti lunak dan komputer, pakaian dan kecantikan, jaringan TV kabel, jasa keuangan, dll. <o:p></o:p></span></span></div> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span lang="IN" style="font-size: 12pt;"><br /></span></span></div> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span lang="IN" style="font-size: 12pt;">Melihat kepentingan secara ekonomi-politik, maka U.S mempunyai kepentingan yang sangat kuat terhadap stabilitas keamanan di Indonesia. Sehingga pasukan keamanan, khususnya pasukan anti-teroris alias densus 88 mendapat sokongan dari U.S dan sekutunya Australia, baik dukungan dana, pelatihan, dan pembekalan operasional dalam menumpas aksi-aksi terorisme di Indonesia. Pola dan strategi penumpasannya pun mirip-mirip dengan yang dilakukan oleh pasukan anti-teror U.S, “tangkap dan atau eksekusi ditempat”, meminjam istilah Mantan Ketua BIN AM Hendropriyono, bahwa perang melawan teroris yang berlaku hukum perang yaitu “membunuh atau dibunuh”. Maka tidak ada asas pidana disana, melainkan yang ada adalah kondisi “kedharuratan” yang membenarkan membunuh seseorang yang masih diduga sebagai teroris, seperti yang terjadi di Tanggerang Selatan beberapa waktu yang lalu.</span></span><br /> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span lang="IN" style="font-size: 12pt;"><br /></span></span> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span lang="IN" style="font-size: 12pt;">Pendekatan hukum perang terhadap yang diduga sebagai teroris seakan terjebak dalam dagelan yang dimainkan oleh "teroris" itu sendiri. Padahal Indonesia tidak pernah menyatakan perang terhadap teroris, seperti halnya dideklarasikan oleh U.S "war on terror", yang kemudian melahirkan satu ungkapan yang sangat radikat, yaitu "you are either with ust, or against us". Teori "kamu bersama kami atau kami perangi kamu" adalah teori yang juga digunakan oleh para teroris, meskipun istilah sedikit berbeda yaitu "fatwa kafir, maka halal darahnya".</span></span><br /> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="background-color: white; font-size: 12pt;"><br /></span><span style="background-color: white;"><b>Pendekatan Humanis</b></span></span></div> <div class="MsoNormal" style="background-color: white; text-align: justify;"> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="background-color: transparent; font-size: 12pt;">Sebagai negara hukum dan melindungi rakyat adalah perintah konstitusi NKRI maka setiap orang yang diduga melakukan kejahatan dan membahayakan stabilitas negara, perlu dilakukan berbagai pendekatan. Bahwa aksi terorisme tidak saja karena adanya ideologi yang salah namun juga karena adanya perlakuan negara yang tidak adil bahkan mendhalami. Menarik apa yang dikatakan Syafi’i Ma’arif dalam Indonesian Lawyer Club (ILC, 7/1) bahwa upaya memerangi aksi terorisme perlu dengan pendekatan yang lebih humanis, salah satunya adalah mencerdaskan anak bangsa. Beberapa tersangka yang ditangkap dari aksi terorisme umumnya tidak memahami agama secara benar.</span></span></div> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span lang="IN" style="font-size: 12pt;"><br /></span></span></div> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span lang="IN" style="font-size: 12pt;">Disisi lain, pendekatan refresif juga tidak menyelesaikan akar permasalahan terhdap aksi terorisme, sebaliknya akan melahirkan dendam baru untuk membalas aksi refresif berupa “eksekusi ditempat” tanpa proses hukum berdasarkan UU yang berlaku. Elemen lain, seperti Ulama, baik di MUI maupun yang berbasis Pesantren perlu turun gunung untuk terlibat dalam perang melawan teror di Indonesia. Apalagi Indonesia adalah negara mayoritas muslim, dan pelaku teroris juga umumnya muslim. Karena Islam adalah way of life, agama rahmatalil’alamin, yang memperlakukan musuh selain muslim pun dengan beradab, dan tidak berlebihan. Maka apalagi, jika yang dianggap “musuh” itu adalah seorang muslim. Maka cara-cara beradab dan humanis harus lebih diutamakan dalam “menaklukan” hati orang-orang yang didoktrin untuk menjadi “pengantin”.<o:p></o:p></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><br /></span></div> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span lang="IN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Terakhir, penulis ingin mengutip satu ayat al-Qur’an: </span><span lang="IN">“.. dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kami, tetapi jangan melampui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orangan yangmelampui batas” (QS. Al-Baqarah 190)<o:p></o:p></span></span></div>

TERORISME DAN KEPENTINGAN GLOBAL

Oleh: Chairul Fahmi, M.A Direktur Eksekutif The Aceh Institute ISU terorisme kembali mencuat, setelah Densus 88 menembak mati ena...

Read more »

Blue Print Syariat Islam Aceh

<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span style="font-family: Helvetica Neue, Arial, Helvetica, sans-serif;">Oleh: Chairul Fahmi</span></span></div> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span style="font-family: Helvetica Neue, Arial, Helvetica, sans-serif;"><br /></span></span></div> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrIiCi_FmfgSOGapOpjNRIVbg4R5Ct8ZuN6nXw20eMh_FMVSFbeqC1Wf95lsBR1-Rn9F-HVOoLl6a3_QgCE1lYzjbuCaWWCOrvwoPo6H4i8mlgy2qT82FFr46q3PxgMzPWRZ-HG8pW-Yay/s1600/index.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrIiCi_FmfgSOGapOpjNRIVbg4R5Ct8ZuN6nXw20eMh_FMVSFbeqC1Wf95lsBR1-Rn9F-HVOoLl6a3_QgCE1lYzjbuCaWWCOrvwoPo6H4i8mlgy2qT82FFr46q3PxgMzPWRZ-HG8pW-Yay/s1600/index.jpg" /></a></div> <span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span style="font-family: Helvetica Neue, Arial, Helvetica, sans-serif;">PENERAPAN Syariat Islam (SI) di Aceh dalam konteks hukum negara telah diberlakukan sejak tahun 1999, ketika pemerintah republik Indonesia mensahkan UU No.44 tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh. UU ini direvisi lagi pasca MoU Helsinki menjadi UU No.11 Tahun 20006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Salah satu kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam UUPA yaitu penerapan SI secara kaffah, meliputi; aqidah, ibadah, muamalah, syariah, pembelaan Islam dan syiar Islam.<o:p></o:p></span></span></div> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span style="font-family: Helvetica Neue, Arial, Helvetica, sans-serif;"><br /></span></span></div> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span style="font-family: Helvetica Neue, Arial, Helvetica, sans-serif;">Pertanyaannya, bagaimana regulasi itu dalam dilaksanakan secara totalitas dalam segala aspek kehidupan negara dan masyarakat? Merespon hal tersebut, pemerintah daerah telah membentuk satu perangkat pemerintah, yaitu Dinas Syariat Islam (DSI). Peran DSI ini bertujuan untuk menjadi lembaga resmi negara secara teknis yang mempunyai tanggung jawab dalam implementasi SI di Aceh. <o:p></o:p></span></span></div> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span style="font-family: Helvetica Neue, Arial, Helvetica, sans-serif;"><br /></span></span></div> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span style="font-family: Helvetica Neue, Arial, Helvetica, sans-serif;">Namun realitas 15 tahun penerapan syariat Islam masih menimbulkan berbagai dilemma, diskursus, pro-kontra dan tidak jarang juga mendapat penentangan dalam sebagian kelompok, bahkan dunia internasional seperti lembaga HAM internasional menyatakan penerapan SI di Aceh melanggar HAM, terutama dalam penerapan hukuman cambuk pada pelaku pelanggar SI. Sementara dalam konteks internal juga muncul persepsi yang salah tentang realisasi SI, dimana tanggung jawab SI hanya dianggap sebagai tanggung jawab DSI, sebaliknya dinas/badan teknis pemerintahan Aceh lainnya, seperti Bappeda, Dinas Kelautan, Pertambangan, Parriwisata, PU, dll “menganggap” tidak berkewajiban untuk menerapkan SI dalam merealisasi berbagai agenda, program dan penyusunan anggarannya. Artinya, pembangunan di Aceh pasca damai dan tsunami belum memunculkan konsep “sensitive syariat”, seperti halnya sensitive gender.<o:p></o:p></span></span></div> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span style="font-family: Helvetica Neue, Arial, Helvetica, sans-serif;"><br /></span></span></div> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span style="font-family: Helvetica Neue, Arial, Helvetica, sans-serif;">Merespon hal demikian, DSI merangcang sebuah <i>grand design</i> atau <i>blue print</i> arah dan ruang lingkup realisasi SI secara totalitas yang melihatkan semua pihak dan lintas sektoral untuk memahami dan merealisasikan prinsip-prinsip SI ke depan menjadi lebih baik.<o:p></o:p></span></span></div> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span style="font-family: Helvetica Neue, Arial, Helvetica, sans-serif;"><br /></span></span></div> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span style="font-family: Helvetica Neue, Arial, Helvetica, sans-serif;">Syarizal Abbas (2014) menyatakan bahwa pentingnya ada <i>blue print</i> atau <i>grand designi </i>SI di Aceh ini untuk melahirkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Provinsi Aceh dalam penerapan SI secara totalitas dan berkelanjutan. – dan <i>grand design</i> ini akan mensokong/urut nadi/referensi dan nilai-nilai dalam pelaksanaan RPJM dan RPJP pemerintahan Aceh, sehingga setiap perencanaan dan program pembangunan di Aceh, baik pembangunan fisik, sosial-agama dan budaya harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip SI. <o:p></o:p></span></span></div> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span style="font-family: Helvetica Neue, Arial, Helvetica, sans-serif;"><br /></span></span></div> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span style="font-family: Helvetica Neue, Arial, Helvetica, sans-serif;">Untuk mewujudkan <i>blue print </i>ini diperlukan kajian mendalam terhadap 4 (empat) dimensi, yaitu: dimensi normative yang bersumber dari al-Quran-hadis dan ijtihad para ulama; dimensi sejarah, dimensi relasi SI dengan bangsa dan negara republic serta dimensi pertumbuhan sosio-kultural masyarakat Aceh hari ini, dan masa lalu.<o:p></o:p></span></span></div> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span style="font-family: Helvetica Neue, Arial, Helvetica, sans-serif;"><br /></span></span></div> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span style="font-family: Helvetica Neue, Arial, Helvetica, sans-serif;">Dasar kajian terhadap normatif untuk memastikan bahwa penerapan SI mempunyai landasan hukum yang jelas, akademis dan dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah yaitu bersumber kepada al-Quran, hadis, dan pendapat para ulama. Begitupun dalam konteks sejarah, perlu ada satu dokumen yang sistematis menjelaskan tentang risalah SI sejak masa kerasulan, masa sahabat, masa dinasti keislaman sampai abad pertengahan tentang penerapan SI dalam khilafah islamiah, kekhalifahan Usmaniyah (ottoman empire), serta Islam di Aceh pada masa kerajaan Aceh.<o:p></o:p></span></span></div> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span style="font-family: Helvetica Neue, Arial, Helvetica, sans-serif;"><br /></span></span></div> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span style="font-family: Helvetica Neue, Arial, Helvetica, sans-serif;">Sedangkan kajian tentang penerapan SI dalam konteks bangsa negara (nation-state), untuk memberikan gambaran tentang dinamika syariat Islam di Indonesia, termasuk lahirnya piagam Jakarta yang pernah menjadi dasar negara republik. Hal yang lebih penting juga yang dibutuhkan adanya kajian kontemporer tentang dinamika Islam di Aceh dalam kontesk sosio-kultural. Konteks sosio-kultural terkait dengan pertumbungan adat dan kebiasaan masyarakat Aceh, sehingga dapat melahirkan nilai-nilai kearifan lokal (local wisdom) yang lebih menginternalisasi nilai-nilai Islam, khususnya dalam menumbuhkan modal-modal sosial <i>(sosial capital)</i>, seperti nilai tolong menolong dalam masyarakat yang sudah mulai luntur.<o:p></o:p></span></span></div> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span style="font-family: Helvetica Neue, Arial, Helvetica, sans-serif;"><br /></span></span></div> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span style="font-family: Helvetica Neue, Arial, Helvetica, sans-serif;">Abbas lebih lanjut menyatakan bahwa pentingnya melahirkan GBHN SI di Aceh ini untuk melaksanakan kewajiban negara yang diperintahkan oleh konstitusi negara yaitu UUPA, agar prinsip-prinsip al-Quran dan hadis dapat ditransformasikan dalam sistem hukum sipil <i>(civil law</i>), yaitu qanun atau peraturan gubernur. DSI sebagai lembaga teknis yang berkewajiban melahirkan berbagai rancangan regulasi ini menyadari pentingnya membentuk berbagai regulasi yang dapat mengikat semua dinas/badan dan instansi serta rakyat agar melahirkan realisasi prinsip-prinsip SI yang didasarkan pada taat hukum.<o:p></o:p></span></span></div> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span style="font-family: Helvetica Neue, Arial, Helvetica, sans-serif;"><br /></span></span></div> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span style="font-family: Helvetica Neue, Arial, Helvetica, sans-serif;">Dengan adanya regulasi, seperti qanun pokok-pokok syariat Islam, maka semua pihak tidak hanya menyalahkan DSI sebagai pihak yang berkewajiban melaksanakan SI, melainkan menjadi kewajiban bersama. Sehingga SI ke depan tidak hanya bicara tentang jinayat, melainkan juga masalah ekonomi (muamalat), perdata (akhwal al-syaksiyah), politik (siyasah), pendidikan (tarbiyah), komunikasi (syiar), dan juga pembangunan fisik (inmak). Cita-cita inilah yang kemudian akan melahirkan sistem penerapan SI yang totalitas, dimana Aceh kedepan akan mewujudkan wajah aslinya, sebagai wajah “serambi mekkah”.<o:p></o:p></span></span></div> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span style="font-family: Helvetica Neue, Arial, Helvetica, sans-serif;"><br /></span></span></div> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span style="font-family: Helvetica Neue, Arial, Helvetica, sans-serif;">Misalnya, pembangunan jalan yang mempunyai sensitive syariat, yaitu jalan yang dibangun dengan tidak “memboroskan” anggaran, karena kualitas rendah, merusak lingkungan dan dibangun setiap tahun. Disisi lain, terdapat daerah tidak pernah mendapatkan akses pembangunan jalan yang nyaman dan aman. Maka pembangunan yang berprinsip syar’i  yaitu pembangunan yang menganut prinsip berkualitas, merata dan membuat pengguna nyaman dan aman. Maka dalam hal ini membutuhkan sebuah regulasi dan perangkat untuk mewujudkan pembangunan jalan yang berdarkan prinsip-prinsi SI.<o:p></o:p></span></span></div> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span style="font-family: Helvetica Neue, Arial, Helvetica, sans-serif;"><br /></span></span></div> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span style="font-family: Helvetica Neue, Arial, Helvetica, sans-serif;">Begitupun dalam konteks hukum keluarga dan waris. Pemerintah perlu merancang untuk melahirkan keluarga yang berbahagia dan berkualitas. Hal ini perlu didukung oleh kemapanan hubungan batin juga kemapanan dalam konteks lahir, termasuk kemapanan ekonomi. Sehingga badan dan instansi yang terkait dalam pengembangan ekonomi masyarakat, termasuk dinas tenaga kerja perlu menumbukan program-program yang melahirkan kemapanan bagi manusia Islam di Aceh agar lebih mapan secara ekonomis, khususnya bagi keluarga yang relatif masih muda. <o:p></o:p></span></span></div> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span style="font-family: Helvetica Neue, Arial, Helvetica, sans-serif;"><br /></span></span></div> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span style="font-family: Helvetica Neue, Arial, Helvetica, sans-serif;">Hal ini sangat penting mengingat indeks kebagian rakyat Aceh masih rendah dibandingkan rata-rata kebagian rakyat di Scandinavia yang bukan merupakan negara Islam. Artinya kampanye keluaga SaMaRa (Sakinah, Mawaddah dan Rahmah) yang selalu dikembangkan di Indonesia, tidak akan terwujud jika kemapanan disisi lain, seperti ekonomi tidak ditopang. <o:p></o:p></span></span></div> <br /> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span style="font-family: Helvetica Neue, Arial, Helvetica, sans-serif;"><br /></span></span></div> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span style="font-family: Helvetica Neue, Arial, Helvetica, sans-serif;">Terakhir, upaya untuk melahirkan <i>blue print</i> atau <i>grand design</i> SI ini diharapkan akan melahirkan regulasi yang dapat memaksa instansi terkait untuk melahirkan konsep secara menyuluruh, sehingga cita-cita Islam yaitu terbentuknya Islam rahmata lil ‘alamin akan terwujud dalam segala dimensi kehidupan di Aceh pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. <i>Wallahu’alam</i></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><o:p></o:p></span></span></div>

Blue Print Syariat Islam Aceh

Oleh: Chairul Fahmi PENERAPAN Syariat Islam (SI) di Aceh dalam konteks hukum negara telah diberlakukan sejak tahun 1999, ketika pemer...

Read more »